Sejarah Perjuangan AGHI

LOGO AGHI1

Mengacu pada Peraturan Pemerintah 43Jo 48 bahwa semua yang bekerja di Instansi Pemerintah (Negeri) harus di angkat menjadi PNS, atas dasar payung hukum itu maka di deklarasikanlah Asosiasi Guru Honor Indonesia (AGHI) Kota Bandung pada Tanggal 6 Juni 2010 Tepatnya di SDN Gambir Jalan Gambir No. 25 Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Maka segala aspirasi Tenaga Honorer yang ada di Kota Bandung mulai dari Tingkat TK (Taman Kanak-kanak), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), baik Swasta atau Negeri diharapkan semua dapat bergabung dalam wadah Asosiasi Guru Honor Indonesia (AGHI).

AGHI adalah Organisasi Perjuangan, untuk itu dalam perjuangannya AGHI senantiasa mengembangkan sayap organisasinya khususnya di kota Bandung dan umumnya ke Kabupaten-Kota di Jawa Barat, dengan adanya sosialisasi mengenai organisasi AGHI, maka tali silaturahmi antar tenaga honorer semakin terjalin dengan baik untuk dapat saling bertukar informasi.

Pada dasarnya AGHI Kota Bandung Mendukung Siapapun Para Pemimpin Kebijakan baik tingkat Pusat maupun daerah yang mengedepankan atau yang memperhatikan tenaga honorer untuk memperjuangkan perubahan statusnya yaitu menjadi CPNS.

MOTTO AGHI :

PNS YES… HONORER NO…

AUDENSI YES… DEMO NO…

Dasar Pemikiran dan Payung Hukum Perjuangan AGHI :

  1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang pokok kepegawaian.
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan Daerah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegaai Negeri Sipil.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindaian dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Jo 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS.
  7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 198 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan CPNS.
  8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 tahun 2003 tentang petunjuk Teknis Pengawasan Peraturan dan Pengendalian di bidang Kepegawaian.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Perubahan pada Lampiran II.
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012  tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: